MATERI BIMTEK

Kepada YTH :

1. Para Menteri/Sekjen/ Kepala Biro
2. Gubernur/Bupati/Walikota Seluruh Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Sekretariat DPRD Provinsi/Kab/Kota
5. Dinas Pengelola Keuangan Daerah Seluruh Indonesia
6. Kabag/Kasubag Keuangan Di Instansi-instansi Pemprov/Pemkab /Pemkot Seluruh Indonesia
7. BAWASADA Provinsi/Kabupaten/kota Seluruh Indonesia
8. BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/kota Seluruh Indonesia

Materi Bimtek / Diklat Keuangan Daerah diantaranya mengenai Administrasi keuangan, Pengelolaan Keuangan, Akutansi keuangan, Penyususanan laporan keuangan dan beberapa materi lainnya yang dapat dijadikan pilihan para peserta bimtek atau diklat bidang keuangan, antara lain sebagai berikut :

1. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
2. Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
3. Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
4. Bimtek Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008
5. Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
6. Bimtek Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
7. Bimtek Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
8. Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
9. Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
10. Bimtek Implementasi Transaksi Non-Tunai Pada Pemerintah Daerah
11. Bimtek Restra atau Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan dan Tata cara Penyusunan Renstra SKPD/OPD
12. Bimtek Perjalanan Dinas PNS Pemerintah Daerah Berdasarkan Bimtek Perjalanan Dinas PNS Pemerintah Daerah permendagri No. 16 Tahun 2013
13. Bimtek Pengelolaan Keungan Desa Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018
14. Bimtek Implementasi Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
15. Bimtek Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.
16. Bimtek Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
17. Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018
18. Bimtek Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota
19. Bimtek Keuangan Desa Pemerintah Daerah
20. Bimtek Sosialisasi Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
21. Bimtek Tata cara pengusulan dan verivikasi usulanprogram dan kegiatan pembangunan daerah melalui dana alokasi khusus (DAK) Fisik
22. Bimtek Tata cara kerjasama pemerintahan desa serta pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
23. Bimtek Pembentukan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
24. Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
25. Bimtek Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
26. Bimtek Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD
27. Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
28. Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
29. Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
30. Bimtek Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
31. Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
32. Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
33. Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
34. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
35. Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
36. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)

37. Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
38. Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
39. Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
40. Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
41. Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB )
42. Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
43. Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
44. Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
45. Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara
46. Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU/BLUD)
47. Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
48. Bimtek Pedoman Penyusunan Lapotan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
49. Bimtek Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2017 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
50. Bimtek Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara
51. Bimtek Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
52. Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
53. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
54. Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
55. Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
56. Bimtek Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah sebagai wujud untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK
57. Bimtek Implementasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemda
58. Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
59. Bimtek Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka Mewujudkan Laporan Keuangan yang Berkualitas guna memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
60. Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008
61. Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
62. Bimtek Penyusunan Anggaran, Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri 52/2015, Permendagri 55/2008 dan Permendagri 21/2011
63. Bimtek Rekonsiliasi Dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD
64. Bimtek Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
65. Bimtek Implementasi Permenkeu Nomor 57 Tahun 2015 Perubahan Atas Permenkeu Nomor 53 Tahun 2014 dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Perjalanan Dinas Daerah
66. Bimtek Sistem dan Prosedur Kerja Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
67. Bimtek Peningkatan Kinerja Daerah dan Perbaikan Opini BPK RI atas Pengelolaan Keuangan Daerah
68. Bimtek Penajaman Penyusunan LAKIP, RENSTRA, RKA, DPA, Anggaran Kas serta Penetapan KUA-PPAS dan Sistem dan Prosedur Kerja Bendahara
69. Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
70. Bimtek Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
71. Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban PA, PPK, PPTK dan Bendahara
72. Bimtek Mekanisme Penatausahaan Pertanggungjawaban APBD Bagi Bebdahara SKPD Serta Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Pemda Berdasarkan Permendagri 55/2008, 21/2011, PP 71/2010 dan Permendagri 64/2014
73. Bimtek Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK ( TLRHP BPK )
74. Bimtek Teknis dan Prosedur Akuntansi Penerimaan & Pengeluaran serta Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD Meuju Opini WTP sesuai PP 71/2010 & Permendagri 21/2011
75. Bimtek Strategi dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
76. Bimtek Kesiapan Pemda Menghadapi Audit Atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD
77. Bimtek Sosialisasi Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 dan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2016 serta Pengaturan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Badan, Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)